LIHAT VERSI CETAKDiunggah hari Jum`at tanggal 12-12-2025 15:39:52 WITA
Progres Besar Transisi Kelembagaan: 432 Ribu Aset Terdata, Struktur Organisasi 84 Persen Terisi
Banjarbaru (Kemenhaj Kalsel)— Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Slamet, S.Ag., menyampaikan bahwa proses transisi kelembagaan menuju pembentukan penuh Kementerian Haji dan Umrah terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Reviu Hasil Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Aset Barang Milik Negara (BMN) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Gedung Jabal Rahmah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Jumat (12/12/2025).
Dalam paparan resmi melalui Zoom Virtual, Slamet mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025 tercatat 432.063 unit aset dengan nilai buku mencapai Rp 9,009 triliun telah diinventarisasi sebagai bagian dari proses alih status dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji dan Umrah. Aset tersebut meliputi 1.768 barang inventarisasi, 5.016 alat kesehatan, 32 kendaraan dinas, 100 tandu, dan 231 perangkat pengolah data.
Dari total 551 satuan kerja (satker) Kementerian Agama, sebanyak 171 satker telah mengajukan permohonan alih status aset ke KPKNL. Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan juga turut mengajukan pengalihan aset melalui mekanisme yang sama. Proses alih status dilakukan melalui enam tahapan, mulai dari inventarisasi, verifikasi dokumen, penyusunan administrasi, hingga transfer aset secara resmi.
Slamet juga memaparkan progres perencanaan dan penganggaran Kementerian Haji dan Umrah. Draf final Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 telah rampung dan saat ini menunggu rekomendasi Bappenas serta harmonisasi regulasi di Kemenkumham. Paralel dengan itu, sejumlah agenda penganggaran 2026 turut berjalan, antara lain:
Pengajuan kode satker ke Direktorat Jenderal Anggaran, Penyesuaian belanja pegawai sesuai kebutuhan riil, Penajaman anggaran belanja petugas haji, Konsolidasi anggaran pusat, daerah, dan Atase Haji Arab Saudi.
Kementerian juga telah merampungkan pemetaan dan evaluasi jabatan. Dari 111 jabatan pusat, 94 jabatan atau 84 persen telah terisi. Pada level instansi vertikal, 16 pejabat definitif dan 18 pejabat pelaksana tugas telah dilantik, disertai pengisian 350 pejabat eselon III dan 78 pejabat eselon IV di daerah.
Slamet juga mengatakan bahwa sejalan dengan alih fungsi kelembagaan, harmonisasi standar layanan dan proses bisnis pada unit pusat dan UPT Asrama Haji sudah mulai dilakukan. Penyusunan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pembangunan zona integritas dijadwalkan berlangsung pada awal 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola internal.
Menutup paparannya, Slamet menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase kritis dalam konsolidasi Kementerian Haji dan Umrah, mencakup penyempurnaan regulasi, finalisasi pengalihan aset, pembentukan satker baru, hingga peningkatan kapasitas SDM.
“Dengan inventarisasi aset yang mencapai ratusan ribu unit dan struktur organisasi yang semakin lengkap, kita berada pada jalur yang tepat menuju kementerian yang kuat dan siap menjalankan mandat besar penyelenggaraan haji dan umrah,” ujarnya. (Rep.DayatPHU)
Telah Dibaca 14 kali,
Bagikan Halaman Ini